Situasi perkembangan politik di Indonesia dalam kurun waktu 5-6 tahun ini mengalami gejolak politik yang luar biasa, lebih-lebih dalam pelaksanaan pemilihan umum baik itu pemilihan presiden dan wakil presiden atau pemilihan kepala daerah.
Penulis mencoba menganalisis problematika yang berkembang di tengah masyarakat. Dari temuan-temuan penulis di lapangan khususnya di Kota Tangerang Selatan ataupun nusantara pada umumnya, maka penulis menyimpulkan ada 3 pokok permasalahan yang mengakibatkan gejolak di tengah masyarakat, diantaranya yaitu:
1. Politisasi Agama (Politicization of religion)
Seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini masyarakat kita khususnya muslim di Indonesia sedang mengalami demam sosok tokoh "habaib" atau tokoh-tokoh agama yang lainnya Kyai, Ustadz, Ustadzah, Mubaligh.
Sosok beliau-beliau para pemuka agama sedang di gemari/dicintai oleh kaum muslim di Indonesia. Ini merupakan hal positif yang harus di apresiasi dan ditularkan kepada generasi millenial saat ini.
Cinta punya posisi penting dalam agama Islam. Para sahabat dan alim ulama mengandalkan cinta kepada orang-orang saleh sebagai syafaat bagi mereka menghadapi akhirat.
Dikutip dari Nu Online, "Itulah rahasianya kenapa kiai-kiai kita, kenapa ulama-ulama kita mengajak agar kita mencintai as-shalihin, orang-orang yang saleh."
Mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, bahwa seseorang akan bersama orang yang ia cintai. "Aku mencintai orang-orang saleh dan aku bukan bagian dari mereka. Semoga dengan mencintai mereka aku mendapat syafaat dari mereka." terjemahan salah satu bait syair Imam Syafii.
Disisi lain, ada oknum-oknum tokoh agama yang menjadikan jalan dakwah untuk kepentingan politik bagi dirinya atau kelompoknya dengan mengatasnamakan agama guna memuluskan rencana dan tujuan mereka. Yang seharusnya agama itu lebih suci kedudukannya daripada sekedar politik belaka. Maka penulis terkagum dengan statement Mentri Agama yang baru yaitu Gus Yaqut Cholil Qoumas, beliau menyampaikan "Jadikan Agama itu Inspirasi bukan sekedar aspirasi" yang artinya jelas bahwa jadikan nilai spiritual ini menjadi pondasi untuk membangun karakter yang baik, akhlakul karimah, ketaatan terhadap perintah dan ajarannya bukan untuk memenuhi nafsu politik atau kepentingan dirinya/kelompok.
Hal ini terjadi baik di dunia nyata atau di dunia maya akhir-akhir ini, maka selaku kader GP Ansor harus mampu mengimbangi pergerakan mereka baik di tengah-tengah masyarakat ataupun di media sosial. Dengan demikian kita selaku kader GP Ansor wajib untuk mengisi ruang-ruang yang mereka salah gunakan dengan meluruskan kembali faham yang salah akibat dari kesalahfahaman mereka dalam menerima informasi-informasi, lebih-lebih tentang nilai-nilai keagamaan yang membutuhkan disiplin-disiplin ilmu untuk mengkaji dan mempelajarinya.
2. Pembunuhan karakter (Character assassination)
Seiring dengan terjadinya politisasi agama yang digambarkan diatas, maka kerapkali kita dihadapkan dengan informasi-informasi yang berisi tentang cacimaki, fitnah, berita bohong (Hoax), dan sebagainya. Tokoh ini dibenturkan dengan tokoh yang lain, kyai ini dibenturkan dengan kyai yang lain, habaib dibenturkan dengan habaib, dan seterusnya. Pemberitaan tersebut seringkali kita baca, kita dengar maupun kita saksikan sendiri. Sehingga mengakibatkan perpecahan di tengah masyarakat, seperti halnya karena berbeda pandangan politik tetangga dengan tetangga saling bermusuhan, saudara dengan saudara tidak ada tutur sapa, guru dan murid tidak harmonis dan seterusnya.
Hal ini tentu tidak boleh dibiarkan, pemerintah selaku pemegang kekuasaan harus bersikap tegas dan adil dalam menghadapi problematika yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah harus dapat menciptakan keamanan dan ketertiban warga negaranya. Maka dalam menanggulangi permasalahan-permasalahan yang ada pemerintah perlu menjalin kemitraan dengan Ormas, LSM, OKP atau Tokoh Agama yang ada untuk menjalin komunikasi serta bekerjasama dalam rangka menciptakan kehidupan sosial yang baik, aman, nyaman dan tentram baik di dalam kehidupan sehari-hari maupun di media sosial.
Dengan itu akan membantu kinerja pemerintah guna mencegah dan membatasi konflik di tengah masyarakat yang dapat mengakibatkan permusuhan atau perpecahan.
3. Propaganda Anti Pemerintah
Terakhir ini adalah masalah yang serius, yang menjadi perhatian kita selaku kader GP Ansor. NU dan GP Ansor adalah organisasi keislaman dan kepemudaan yang dari dulu senantiasa mendukung pemerintahan yang sah dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa.
Dinamika politik yang sangat kompleks dan penuh dengan ketidakpastian membuat kelompok-kelompok tertentu menggunakan segala cara untuk meraih tujuan, termasuk dengan menggunakan cara propaganda.
Salah satu literatur lama tentang intelijen di Indonesia, (Napitupulu, 1966) membagi jenis propaganda berdasarkan sifatnya, yaitu propaganda putih, propaganda abu-abu, dan propaganda hitam. Propaganda putih biasa disebut dengan penerangan, propaganda abu-abu disebut dengan propaganda, dan propaganda hitam disebut dengan agitasi.
Propaganda putih atau penerangan biasanya dilalakukan oleh instansi resmi dan untuk memberikan informasi yang resmi, faktual kepada masyarakat umum. Propaganda abu-abu biasanya konten yang diberikan sudah “dimiringkan” dengan tujuan untuk menciptakan persepsi negatif kepada pihak tertentu. Propaganda hitam atau agitasi dilakukan oleh sumber rahasia dengan konten negatif untuk menyerang orang atau pihak tertentu.
Kebebasan demokrasi membuat orang atau kelompok dengan bebas mengutarakan pendapatnya termasuk melakukan propaganda. Jika masih menggunakan propaganda putih atau maksimal abu-abu maka masih bisa dianggap wajar dalam dinamika politik, namun jika sudah terjadi propaganda hitam atau agitasi maka hal tersebut bisa berdampak pada terjadinya konflik massa, ketidakpercayaan kepada pihak tertentu termasuk pemerintah dan gangguan keamanan negara.
Beberapa aksi masyarakat akhir-akhir ini terlihat ada propaganda untuk mewujudkan ideologi selain Pancasila dan anti pemerintah. Propaganda yang bertentangan dengan ideologi bangsa juga diimbangi dengan propaganda menyudutkan pemerintah, sehingga bisa menyebabkan persepsi pada penerima propaganda bahwa pemerintah salah dan kelompok pengusung propaganda tersebut benar. Propaganda yang mencoba menawarkan ideologi selain Pancasila antara lain dibungkus dengan kemasan bentuk kesalehan bela agama, dan yang menentang propaganda tersebut akan dianggap melawan agama.
Ironisnya jika terjadi propaganda yang bersifat abu-abu dan hitam untuk melemahkan negara, pemerintah sering kali terlihat kalah pengaruh. Kelompok anti pemerintah konsisten dengan kualitas dan kuantitas konten, sementara pemerintah kadang justru kurang cepat, banyak sumber yang berbicara sehingga tidak konsisten, dan akhirnya informasi yang disampaikan bisa membuat kebingungan atau ketidakpercayaan di masyarakat.
Maka kita sebagai warga NU dan kader GP Ansor harus berpartisipasi aktif di tengah masyarakat untuk mengisi ruang-ruang publik, guna melerai dan mencegah individu atau kelompok-kelompok yang mencoba melakukan propaganda negatif terhadap pemerintahan yang sah, baik itu dalam memanfaatkan kegiatan keagamaan, sosial, ekonomi, politik maupun kebudayaan. Ini bagian dari tugas & tanggung jawab besar GP Ansor untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. #Pancasila Jaya
#NKRI Harga mati #Nusantara Milik Kita Bersama.
(Ketua PAC GP Ansor Ciputat).
